.jpg)
Kehidupan Politik pada Masa Demokrasi Terpimpin
1. Dekrit Presiden 5 Juli 1959
Merupakan jembatan politik dari era Demokrasi liberal menuju era Demokrasi terpimpin.
a. Latar belakangnya, yakni:
Pemberlakuan Sistem Demokrasi Terpimpin yang bertujuan untuk memperbaharui struktur politik Indonesia.
Pembentukan Kabinet bernama gotong Royong.
b. Isi Dekrit Presiden 5 Juli 1959, yakni:
Dibubarkannya Konstituante.
Tidak berlakunya UUDS 1950 dan berlakunya UUD 1945 kembali.
Pembentukan MPR yang terdiri atas DPR dan DPAS.
2. Sistem pemerintahan dan konsep politik
a. Sistem pemerintahan yang diterapkan adalah Presidensial.
b. Presiden berposisi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan serta tidak bertanggung jawab kepada parlemen/DPR.
c. Dalam melakukan pemerintahan, Presiden mendapat dukungan dari 3 kekuatan besar, yakni Nasionalis, Agama, Komunis/ NASAKOM. Hal ini menciptakan peluang bagi berkembangnya ideologi komunis.
d. Presiden Soekarno mengemukakan bahwa :
1.) Ajaran NASAKOM yakini, nasionalis, agama dan komunis.
Ajaran ini digunakan oleh PKI untuk menyebarkan ideologi komunis.
Ketua PKI D. N. Aidit berusaha menyebarluaskan beberapa cuplikan pidato Presiden Soekarno sehingga seolah searah dengan gagasan dan cita-cita politik PKI.
2.) Ajaran RESOPIM yakni, resolusi, sosialisme Indonesia, dan pimpinan nasional.
Tujuannya adalah memperkuat kedudukan Soekarno.
Pokok poin ajarannya adalah semua unsur kehidupan berbangsa dan bernegara harus didapat melewati resolusi, dijiwai oleh sosialisme dan diambil kendali oleh satu pimpinan nasional PBR atau panglima besar resolusi yakni Presiden Soekarno.
Dampaknya adalah, kedudukan lembaga tinggi dan tertinggi negara ditentukan di bawah Presiden.
3. Politik Luar Negeri
Jejak proklamasi kemerdekaan politik luar negeri Indonesia adalah bebas aktif. Namun, dalam demokrasi terpimpin, politik luar negeri Indonesia terjadi penyimpangan. Pada Manipol USDEK ditegaskan bahwa, politik luar negeri, Indonesia mempunyai tujuan untuk menghilangkan imperialisme dan mencapai dasar-dasar bagi perdamaian dunia yang utuh dan abadi.
1. Politik konfrontasi Nefo & Oldefo
Presiden Soekarno memperkenalkan doktrin politik baru yang memberi bagian dunia menjadi 2 blok, yakni New Emerging Forces/NEFO dan Old Established Forces/Oldefo. Nefo merupakan kumpulan negara sosialis yang dianggap progresif dan negara yang sedang berkembang, termasuk juga negara yang baru merdeka atau sedang memperjuangkan kemerdekaannya.
2. Politik mercusuar
Merupakan politik untuk mendapatkan kemegahan, keindahan dalam pergaulan antarbangsa di dunia. Politik mercusuar dilaksanakan oleh Presiden Soekarno karena berasumsi Indonesia sebagai mercusuar yang mampu menerangi jalan negara-negara Nefo. Hal ini ditegaskan dengan:
Membangun beberapa bangunan fenomenal yang perlu biaya miliaran rupiah.
Mengadakan Games of the New Emerging Forces.
3. Konfrontasi dengan Malaysia
Pemerintah Indonesia berpendapat pembentukan Federasi Malaysia sebagai proyek neokolonialisme Inggris yang dianggap membahayakan Indonesia dan negara-negara Nefo. Kebijakan Presiden Soekarno, yaitu:
1.) Mempublikasikan Dwi Komando Rakyat/Dwikora pada 3 Mei 1964, yang berisi:
Perhebat lagi ketahanan Revolusi Indonesia
Menolong perjuangan rakyat Malaysia untuk terbebas dari Nekolim Inggris.
2.) Membangun Komando Operasi Tertinggi/Koti dan Komando Mandala
4. Indonesia Keluar dari PBB
Karena, telah menerima Malaysia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB dan PBB tidak mengganti struktur organisasi PBB.
4. Pembebasan Wilayah Irian Barat
Perjuangan pembebasan Irian Barat melalui, perjuangan diploma, Konfrontasi politik, Konfrontasi ekonomi dan militer.
Bagaimana Greaters? Sudah mulai paham kan? Setelah mengetahui kehidupan politik pada materi perkembangan kehidupan politik dan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin, selanjutnya kita akan mengetahui kehidupan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin di bawah ini.
Kehidupan Ekonomi pada Masa Demokrasi Terpimpin
Kekacauan politik ditandai dengan adanya Inflasi. Kehidupan ekonomi semakin merosot. Maka dari itu, Pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk mengatasi masalah perekonomian, yaitu:
1. Membangun dewan perancang nasional/depernas.
Dibentuk menurut UU no. 80 tahun 1958.
Dipimpin oleh Muh. Yamin.
Tugasnya untuk Mempersiapkan rancangan UU pembangunan nasional dan menilai penyelenggaraan pembangunan.
Pada tahun 1963 berganti nama menjadi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas yang dipimpin oleh Presiden Soekarno.
2. Menjalankan kebijakan devaluasi mata uang rupiah.
3. Menekan poin laju inflasi.
4. Menerapkan deklarasi ekonomi.
5. Sistem dana revolusi.
Hidup di masa sekarang tentu berbeda dengan kehidupan Indonesia di masa demokrasi terpimpin, ya Greaters. Saat ini kita bisa hidup bebas, di masa itu pemerintah hampir “memasuki” semua aspek kehidupan. Kita harus bersyukur nih!. Demikianlah ulasan materi tentang perkembangan kehidupan politik dan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Semoga artikel ini dapat bermanfaat. Selamat Belajar!
Comments